JAKARTA — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Sulawesi Selatan resmi menyerahkan berkas administrasi lengkap kepengurusan partai kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Penyerahan dokumen tersebut menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi ketujuh yang berhasil merampungkan administrasi partai di tingkat nasional, setelah Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Banten.
Berkas administrasi diserahkan langsung oleh Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, kepada Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, di Kantor Sekretariat DPP PGR kawasan Ampera, Jakarta Selatan.
Asri Tadda mengatakan, penyelesaian tahapan administrasi tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pengurus partai di Sulawesi Selatan, mulai tingkat wilayah, daerah, hingga cabang.
“Alhamdulillah, salah satu tugas besar kami di Sulawesi Selatan sudah kami tuntaskan secara administratif. Kami juga telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar,” ujar Asri.
Ia menjelaskan, proses verifikasi kepengurusan dan penerbitan SKT dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak berjalan mudah. Tantangan terbesar, kata dia, muncul saat melakukan konsolidasi struktur partai di daerah.
Menurut Asri, dinamika internal menjadi bagian yang tidak terhindarkan dalam membangun partai politik baru. Beberapa pihak yang awalnya menyatakan siap bergabung, kata dia, memilih mundur di tengah proses penyelesaian administrasi.
“Ada yang di awal menerima amanah, tetapi menjelang deadline justru sulit dihubungi dan tidak memenuhi komitmen awal. Situasi seperti itu tentu cukup menguras energi teman-teman di lapangan,” katanya.
Meski demikian, DPW PGR Sulsel berhasil merampungkan dokumen administrasi dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 123 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Asri menilai capaian tersebut menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi menuju agenda politik yang lebih besar ke depan.
“Pekerjaan setelah ini tentu lebih berat, tetapi dengan kerja sama dan semangat gotong royong yang sudah terbangun, kami optimistis Gerakan Rakyat bisa terus berkembang,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PGR, Sahrin Hamid, mengapresiasi capaian DPW Sulawesi Selatan yang dinilai berhasil menunjukkan soliditas organisasi dalam proses verifikasi administrasi partai.
Ia menyebut Sulsel sebagai provinsi pertama di Pulau Sulawesi yang berhasil menuntaskan SKT Kanwil Kementerian Hukum.
Menurut Sahrin, dokumen administrasi yang diserahkan bukan sekadar persyaratan formal, melainkan hasil kerja keras kader partai di lapangan.
“Dua lembar surat itu mungkin terlihat sederhana, tetapi di baliknya ada proses panjang, ada kerja turun dari desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, dan gotong royong banyak orang,” ujarnya.
Hingga kini, Partai Gerakan Rakyat mencatat sudah ada 12 provinsi yang mengantongi SKT maupun dokumen Kesbangpol. PGR menargetkan penyelesaian administrasi di seluruh 38 provinsi dalam waktu dekat sebagai bagian dari proses menuju legalitas nasional partai politik. (*)