MAKASSAR — Partai Gerakan Rakyat (PGR) Sulawesi Selatan terus mempercepat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Tidak hanya membentuk kepengurusan secara administratif, partai politik baru ini menargetkan pembangunan struktur yang aktif, memiliki basis sosial, dan bekerja langsung di tengah masyarakat.
Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, mengatakan proses konsolidasi PGR di Sulawesi Selatan berjalan cukup progresif. Antusiasme masyarakat untuk bergabung, kata dia, menjadi salah satu modal bagi pengembangan organisasi.
“Sebagai partai politik yang relatif baru, tentu ada tahapan-tahapan organisasi yang harus kami lalui. Tetapi kami melihat antusiasme masyarakat untuk bergabung cukup besar,” kata Asri di Makassar, Kamis (27/8/2026).
Saat ini, PGR masih berfokus menyelesaikan proses untuk memperoleh pengakuan sebagai badan hukum partai politik dari Menteri Hukum RI. Proses tersebut tengah berlangsung dan keputusan terkait status badan hukum PGR ditargetkan terbit pada September 2026.
Namun, di tengah proses itu, konsolidasi organisasi terus dilakukan. PGR Sulsel menargetkan penguatan struktur secara berjenjang, mulai dari tingkat DPW, DPD kabupaten/kota, DPC kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
Asri menegaskan, orientasi konsolidasi PGR tidak sekadar mengejar jumlah struktur.
“Partai Gerakan Rakyat tidak boleh hanya menjadi partai yang ramai menjelang pemilu. Karena itu, konsolidasi kami sejak awal diarahkan untuk membangun organisasi yang berakar, kader yang memiliki kapasitas, dan jaringan yang benar-benar memahami persoalan rakyat,” ujarnya.
Dalam proses pendaftaran administratif di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan beberapa bulan lalu, PGR telah memiliki struktur di 18 DPD tingkat kabupaten/kota dan 123 DPC tingkat kecamatan.
Hingga saat ini, pembentukan struktur terus berjalan dengan target menjangkau seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Setelah itu, penguatan organisasi akan dilanjutkan secara bertahap hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
“Kami sedang berusaha membangun struktur yang memiliki orang, memiliki kegiatan, dan memiliki basis kerja nyata. Kami ingin membangun ranting sebagai kekuatan politik rakyat, bukan sekadar nama di atas kertas,” kata Asri.
Menurut dia, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Yang lebih penting, sejauh mana partai mampu hadir, membangun jaringan, dan bekerja bersama masyarakat di tingkat paling bawah.
Karena itu, konsolidasi hingga akar rumput menjadi salah satu strategi utama PGR Sulsel dalam membangun kekuatan politik menuju Pemilu 2029.
Targetkan Fraksi di DPRD Provinsi
Selain memperkuat struktur, PGR Sulsel juga mulai menyiapkan target politik untuk Pemilu Daerah. Salah satu sasaran yang dipasang adalah memastikan PGR memiliki representasi signifikan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
“Paling tidak ada Fraksi PGR-lah di DPRD Provinsi,” ujar Asri.
Meski demikian, ia mengatakan partainya belum ingin menetapkan angka target perolehan kursi secara terbuka. Target yang lebih rinci masih akan dirumuskan berdasarkan pemetaan kekuatan politik, kondisi setiap daerah pemilihan, serta potensi kader yang akan disiapkan.
PGR, kata dia, ingin memastikan setiap target politik disusun secara realistis, terukur, dan dapat diterjemahkan ke dalam strategi pemenangan.
“Politik bukan sekadar menyebut angka, tetapi bagaimana angka itu diterjemahkan menjadi strategi, struktur, kader, saksi, dan kerja-kerja nyata di masyarakat,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, PGR Sulsel juga menyiapkan penguatan organisasi pemenangan pemilu, termasuk melalui Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu).
Asri menegaskan, PGR tidak ingin sekadar hadir sebagai peserta Pemilu 2029. Partai ini menargetkan diri menjadi salah satu kekuatan politik baru yang memiliki representasi di parlemen dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, PGR Sulsel juga mencermati berbagai dinamika regulasi kepemiluan menuju 2029, termasuk perubahan ketentuan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Namun, PGR memilih tidak menggantungkan strategi politiknya pada kemungkinan perubahan regulasi tersebut.
“Kalau threshold lebih rendah, kami siap. Kalau tetap tinggi, kami juga harus siap. Target kami adalah membangun kekuatan yang mampu bersaing dalam berbagai skenario,” ujar Asri.
Menurutnya, kekuatan politik yang sesungguhnya harus dibangun jauh sebelum kontestasi pemilu dimulai, melalui konsolidasi struktur, penguatan kader, serta kerja nyata di tengah masyarakat.
“Sulawesi Selatan tentu menjadi salah satu wilayah yang sangat penting. Dengan karakter masyarakat yang dinamis, tingkat partisipasi politik yang tinggi, serta tradisi organisasi yang kuat, kami optimistis Gerakan Rakyat bisa tumbuh dengan baik di Sulsel,” pungkasnya. (*)